Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar di Soal, Bawaslu Tunggu Laporan Resmi HMI

Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar di Soal, Bawaslu Tunggu Laporan Resmi HMI

12 Mar 2019, 15.30
Loading...

Malang satu - Kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI yang dilaksanakan oleh Ahmad Basarah pada hari Senin 11/3/2019 di pendopo agung Kabupaten Malang di soal oleh HMI cabang Malang.

Kegiatan Sosialisasi 4 pilar tersebut dipersoalkan oleh Tim pemantau independen HMI Cabang Malang karena dinilai adanya keterlibatan yudisial negara yang bermuatan politis.
“Bawaslu Kabupaten Malang meminta mereka membuat laporan resmi, sebelum masa tenggang berakhir. waktunya hanya tujuh hari sejak pelanggaran terjadi. Setelah lewat dari batas waktu tersebut dianggap gugur,” jelasya.


Tim pemantau independen HMI Cabang Malang yang terdiri dari lima orang mahasiswa itu mengadukan kegiatan sosialisasi 4 pilar  ini ke Bawaslu, mereka menilai kegiatan tersebut memuat unsur pelanggaran dalam pemilu karena dihadiri oleh seluruh camat dan Kejaksaan.
"Bawaslu masih menunggu laporan resmi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang terkait pelanggaran yang disangkakan kepada peserta pemilu Ahmad Basarah saat menggelar sosialisasi empat pilar, di Pendopo Agung Jalan Agus Salim kota Malang". Ujarnya


Masyarakat diimbau supaya melapor jika menemukan peserta Pemilu yang melanggar aturan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang. Sama seperti yang dilakukan tim pemantau independen HMI Cabang Malang.
“Tetapi kami minta agar mereka buat laporan resmi, kalau sekedar pengaduan ya tetap kami terima tapi tidak bisa dilanjutan". Ungkapnya

Lebih lanjut George menjelaskan, bahwa laporan pelanggaran itu harus memenuhi syarat formil dan materil. syarat formil itu meliputi adanya pelapor, terlapor, serta identitas. Sementara syarat materiil terkait dengan kronologis kejadiannya.

Untuk itu, tambah Geogre, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dan ikut dalam mengawasi tahapan pemilu, jika menemukan adanya pelanggaran terkait pemilu, masyarakat agar segera melapor.
“Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti, sampai pleno dan registrasi, lalu kita panggil terlapor,  hal Ini sudah kita sosialisasikan ke masyarakat,” tutupnya.(*)

TerPopuler