Gelar Tasyakuran Umroh, Plt Bupati Jelaskan alih Fungsi Pendopo Agung

Gelar Tasyakuran Umroh, Plt Bupati Jelaskan alih Fungsi Pendopo Agung

11 Mar 2019, 16.30
Loading...

Malang satu - Plt Bupati Malang, HM Sanusi gelar tasyakuran sepulang dari Umroh dengan mengundang seluruh kepala Desa se Kabupaten  Malang, Senin 11/3/2019 di Rumah dinas Jln Gede No 6 Malang.

Dihadapan Kepala Desa se Kabupaten Malang, Plt Bupati dalam sambutanya menyinggung terkait berita yang beberapa minggu ini beredar di media sosial dan media massa terkait alih fungsi pendopo agung Kabupaten Malang yang berada di timur alun-alun kota Malang tepatnya di jl. Merdeka timur.
"Saya difitnah akan menjual pendopo agung, banyak sudah beredar di media sosial dan media massa terkait alih fungsi pendopo angung, ada yang menyebut akan dijual dan dijadikan hotel", ujarnya

Plt Bupati Malang, kemudian menjelaskan dihadapan ratusan kades yang hadir bahwa apa yang beredar itu tidak benar dan tidak ada rencana menjual pendopo agung.
"Nggak benar itu, saya saja belum  pegang kuncinya, buka pintunya pendopo saja, saya belum pernah, kok mau jual," jelasnya 

Lebih lanjut, abah Sanusi, begitu biasa dia dipanggil, di hadapan ratusan kepala desa, menyampaikan bahwa Pendopo Agung dan Pringgitan itu adalah aset Kabupaten Malang  yang harus dijaga dan dilestarikan. 

Kemudian abah Sanusi, juga menyinggung PP Nomor 8 tahun 2008 tentang penetapan ibu kota Kabupaten Malang. 
Bahwa pemindahan perkantoran seluruh OPD yang ada di kawasan Pendopo Agung ke kota Kepanjen sudah sesuai dengan PP tersebut.
"Dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tersebut jelas bahwa Ibu Kota Kabupaten Malang adalah Kota Kepanjen. Agar semua layanan ada  di kota Kepanjen dan warga tidak harus lagi ke Kota Malang, maka semua kantor layanan dpusatkan di Kepanjen, oleh karena itu ada pemindahan kantor-kantor OPD yang masih berada di Kota Malang dipindah ke Ibu Kota Kabupaten Malang. Itu amanat PP Nomor 8 tahun 2008 dan bukan kemauan dari Sanusi. Saya tidak berani kalau jual Pendopo,  nanti bisa kualat saya," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Malang juga menyinggung adanya kritikan media massa yang diarahkan kepadanya soal perencanaan pembangunan. Bahwa ada yang mengatakan pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan.
"Kalau saya melaksanakan pembangunan tanpa perencanaan itu tidak mungkin, apalagi terkait dengan anggaran daerah,  bisa masuk penjara saya, karena bisa dianggap menyalahgunakan anggaran dan itu pidana. Pelaksanaan pembangunan tanpa perencanaan itu sama saja dengan bohong. Kalau itu saya lakukan berarti saya bodoh, dan yang memberitakan itu lebih bodoh lagi". Jelasnya.

Abah Sanusi, selanjutnya berpesan kepada seluruh kepala desa yang hadir untuk melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun. 

Dia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kepanjen dalam rangka  untuk memberikan pendampingan kepada Kepala Desa dalam proses pembangunan.
"Kejaksaan Negeri akan memberikan pendampingan kepada kepala desa dalam proses pelaksanaan pembangunan, supaya kepala desa ini tidak salah langkah dalam implementasi pembangunan didesa. Tidak semua kepala desa mengerti dan memahami peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai pada penyusunan laporan.  Saya berharap kedepan tidak ada lagi kepala desa yang tersangkut masalah pidana karena salah dalam memahami peraturan sehingga harus berurusan dengan  polisi," tambahnya. 

Tasyakuran umroh ini digelar di rumah dinas wakil Bupati Jl. Gede No 6 Malang dan dihadiri ratusan Kepala Desa se Kabupaten Malang.(*)

TerPopuler