Buka Sosialisasi Pencegahan PMI Ilegal, Plt Bupati Malang Apresiasi Kerja Disnaker

Buka Sosialisasi Pencegahan PMI Ilegal, Plt Bupati Malang Apresiasi Kerja Disnaker

14 Mar 2019, 14.00
Loading...

Malang satu - Di buka langsung oleh Plt Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, MM, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang gelar sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di wilayah Kabupaten Malang Tahun 2019, Kamis 14/3/2019, pagi di Hotel Mirabel & Convention Hall Kepanjen. 

Dalam sambutanya, Plt Bupati Malang, HM Sanusi mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Disnaker Kabupaten Malang, sosialisasi ini sebagai upaya untuk menekan PMI ilegal dari Kabupaten Malang.
“Data Jawa Timur untuk Kabupaten Malang terkecil PMI ilegal, hanya 10 orang,” ungkapnya.

Plt Bupati Malang menjelaskan bahwa bagi PMI ilegal,  ketika terjadi masalah di negara tujuan pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk mrmbantu karena memang tidak ada datanya. Tetapi beda lagi kalau PMI legal, pemerintah bisa melakukan berbagai upaya untuk membantu ketika terjadi masalah.
"Maka dari itu kami menghimbau supaya tidak menjadi PMI ilegal. Karena jika terjadi masalah di negara tujuan, pemerintah tidak bisa mrmbantu secara msksimsl, karena ilegal dan tidak terdata secara resmi". Jelasnya

Lebih lanjut Plt Bupati HM. Sanusi menghimbau, agar semua agen penyalur di daerah dalam proses menyalurkan PMI harus sesuai prosedur. 
"Disnaker hanya memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi prosedur yang sesuai dengan peraturan dan melakukan pencegahan serta perlingan diwilayah Kabupaten Malang, namun jika terjadi masalah di negara tujuan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, melalui Kementerian Tenaga Kerja,” jelasnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo mengatakan, Kabupaten Malang menduduki peringkat 10 dengan jumlah pengiriman PMI mencapai 6.987 orang, untuk urutan pertama adalah Indramayu dengan jumlah 21.045. Sedangkan posisi kedua dan ketiga berturut-turut ditempati oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat, Dengan sebanyak 56.400 dan 54.700 jiwa.
"Data dari BNP2TKI, per 14 Januari 2019, Provinsi Jawa Timur merupakan pengirim PMI terbanyak di Indonesia ditahun 2018 lalu. Jawa timur berada di peringkat pertama dengan Jumlah 60.714 jiwa". Jelasnya

Lebih lanjut Yoyok menjelaskan,  bahwa setiap hari, Dinas Tenaga Kerja melayani tidak kurang dari 20 orang calon PMI. Dan setiap bulan, tidak kurang dari 400 orang.  kami persiapkan ruang khusus untuk melayani pengurusan keberangkatan PMI.
"Menurut data UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang berada pada urutan ketiga secara provinsi pengiriman jumlah PMI, dengan jumlah 8.839 jiwa. Pada posisi pertama dan kedua ditempati oleh Ponorogo dengan jumlah PMI 10.034 jiwa dan Kabupaten Blitar dengan jumlah PMI 9.189 Jiwa". Jelasnya 

Dinas Tenaga Kerja, berupaya melakukan pencegahan terhadap pemberangkatan PMI ilegal.
"Saya sampaikan sesuai dengan data yang masuk,  sampai pada Januari 2019,  Tercatat ada 17 PMI yang meninggal dunia, Dari belasan PMI yang meninggal dunia tersebut, tiga diantaranya merupakan PMI ilegal". Paparnya

Yoyok menyampaikan,  dengan kegiatan yang rutin dilaksanakan ini, bisa  memberikan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya calon PMI.
"Minimnya informasi menjadi penyebab adanya PMI ilegal". Tmbahnya

Hadir dalam kegiatan sosialisasi kali ini Forkopimda, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang, Kepala Upt. Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Jatim, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang, Perbankan, serta Muspika Kepanjen. (*)

TerPopuler