Sidang Korupsi Rendra Kresna di PN Tipikor Surabaya | Malang Satu
Cari Berita

Advertisement

Sidang Korupsi Rendra Kresna di PN Tipikor Surabaya

Malang Satu Net
8 Feb 2019


Malang Satu – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan berkas penyidikan penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang TA 2011 dengan tersangka Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna.

“Sore ini dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka RK (Rendra Kresna, red) ke penuntutan atau tahap 2,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (8/2/2019).

Dia menambahkan, sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga hari ini, sekurangnya 56 orang saksi telah diperiksa untuk tersangka RK.

Unsur saksinya diantaranya Kepala Dinas/mantan Kepala Dinas, pegawai/ mantan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Pemkab Malang, Asisten pribadi Bupati, dan pihak swasta.

“Persidangan rencananya akan dilakukan di PN Tipikor Surabaya (Sebelumnya PN Jakarta-red),” kata Febri meralat keterangan sebelumnya jika persidangan Rendra di PN Jakarta.

Seperti diketahui, Ali Murtopo yang menjadi pihak yang menyuap Rendra menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Untuk kepentingan persidangan, tersangka akan dititipkan penahanannya di Lapas di Surabaya pada Senin (17/12/2018) lalu.

KPK akhirnya mengumumkan status Bupati Malang Rendra Kresna yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Penyediaan Sarana pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang dan Proyek Lainnya. Total suap dan gratifikasi mencapai Rp 7 miliar.

KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dua dugaan tindak pidana korupsi. Yaitu suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang dan gratifikasi.

Dalam perkara pertama, Rendra diduga menerima suap terkait terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tersangka Rendra diduga menerima suap dari tersangka AM sekitar Rp 3,45 Miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011.

Dalam perkara pertama, Rendra menjadi tersangka bersama AM (Ali Murtopo) Swasta dari pihak swasta. Ali dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun Rendra dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara kedua, Rendra diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Penyelenggara Negara. Rendra bersama Eryk Armando Talia (EAT) dari swasta diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Malang setidaktidaknva sampai saat ini sekitar total Rp 3,55 miliar.

KPK menyangkakan RK dan EAT melanggar Pasal 128 Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rendra diduga tidak pernah melaporkan penerlmaan gratifikasl tersebut pada KPK sebagaimana diatur di Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12 C Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (yog)