Sengketa Tanah Tirtoyudo, DPRD Lapor Kemendagri

Sengketa Tanah Tirtoyudo, DPRD Lapor Kemendagri

18 Feb 2019, 16.38
Loading...

Malang Satu – Komisi I DPRD Kabupaten Malang, bersama Bagian Hukum, Bagian Pertanahan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), mendatangi Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (18/2/2019).

Kedatangan rombongan ini meminta Mendagri menyelesaikan permasalahan sengketa wilayah Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, yang selama ini diklaim sebagai lahan milik Perhutani.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi I, Didik Gatot Subroto ini, meminta Kemendagri secepatnya berkomunikasi dengan kementerian terkait. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian PUPR Tata Ruang. Harapannya supaya legalitas Desa Purwodadi, bisa ditetapkan dan tidak lagi menjadi sengketa.

"Karena selama ini, secara fisik wilayah Desa Purwodadi dikuasi oleh masyarakat. Namun secara wilayah diakui milik Perhutani," ungkap Didik Gatot Subroto.

Dalam pertemuan yang ditemui oleh Kabag Penyelesaian Sengketa Tanah Biro Hukum Kemendagri, Didik menjelaskan bahwa sebetulnya secara definitif sejak tahun 1980 lalu, Desa Purwodadi, sudah ditetapkan sebagai sebuah desa melalui SK Gubernur Jawa Timur. Bahkan sejak keluarnya SK tersebut, sudah ditindaklanjuti dengan penetapan kode desa.

"Desa Purwodadi ini dulunya masuk wilayah Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo. Kemudian ada pemecahan wilayah, dan ditetapkan menjadi sebuah Desa Purwodadi," ujarnya.

Setelah adanya SK Gubernur tersebut, lanjut Didik, seharusnya terhadap aset-aset di dalamnya, seperti hak privat atau umum ikut disertakan dan dilindungi undang-undang. Tetapi kenyataannya dengan keluarnya Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, serta penetapan verifikasi wilayah hutan pada tahun 2016, wilayah Desa Purwodadi yang memiliki luas sekitar 1041 hektare tersebut, menjadi objek sengketa.
Wilayah Desa Purwodadi, ditetapkan sebagai area Perhutani karena berada di kawasan hutan lindung. "Padahal sebelum pra kemerdekaan, Desa Sumbertangkil sebelum dipecah menjadi Desa Purwodadi sudah ada warga yang berdomisili. Seharusnya lahan tersebut menjadi hak kepemilikan masyarakat sekitar," tuturnya.
Karenanya dengan kedatangan ke Biro Hukum Kemendagri, berharap Desa Purwodadi bisa ditetapkan sebagai desa definitif. Termasuk aset di dalamnya menjadi milik masyarakat. Sebab kalau tidak segera ditetapkan, dikhawatirkan menjadi buntut berkepanjangan akibat hukum yang timbul.

Salah satunya adalah BPKP, bisa menjadikan pembangunan Desa Purwodadi, sebagai temuan yang diselidiki. Karena banyak pembangunan yang berasal dari dana APBD Kabupaten Malang, ataupun anggaran dari Provinsi Jatim serta pusat.

"Ketika tanah itu masih diklaim milik Perhutani, sementara pembangunan terus berlanjut maka bisa menjadi bahaya. Tingkat risiko akibat hukum bisa berlangsung pada kuasa anggaran, yakni Bupati, Camat ataupun Kepala Desa," tegas politisi dari PDI Perjuangan ini.

Didik menambahkan, dalam menyelesaikan permasalahan sengketa ini, Kemendagri juga bisa menyertakan Menteri Keuangan ataupun BPKP. Tujuannya supaya ke depan tidak menjadi bom waktu. Karena warga masih membayar pajak, namun ketika mau memanen hasil tanamnya dari reboisasi hutan sekitar 5 tahun lalu, tidak sampai ditangkap polisi selaku penegak hukum. (yog)


TerPopuler