Mantan Camat Turen Tersangka Korupsi Pos Kamling

Mantan Camat Turen Tersangka Korupsi Pos Kamling

28 Feb 2019, 16.22
Loading...


Malang Satu – Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengeksekusi buronan kasus korupsi, atas nama Suyitno Effendi (61), warga Jalan Terusan Cikampek, Kota Malang, Kamis (28/2/2019) siang.

Suyitno adalah pensiunan aparatur sipil negara (ASN). Terakhir kali sebagai abdi negara, Suyitno pernah menjabat Camat Turen. Suyitno didakwa atas kasus tindak pidana korupsi berupa pembangunan 10 poskamling dengan anggaran Rp 50 juta pada tahun 2003-2004 silam.

“Dalam dakwaanya, yang bersangkutan (Suyitno-red) saat itu masih menjabat Plt Seketaris Kesbangpol Pemkab Malang dan merangkap sebagai pengendali pelaksana kegiatan (PPK) tahun 2003,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Abdul Qohar melalui Kasintel Kejaksaan, Heri Pranoto, Kamis (28/2/2019) sore.

Kata Heri, kasus tersebut sesuai putusan tahun 2009, Suyitno divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider satu bulan. “Terdakwa kemudian banding pada bulan September 2009. Lalu keluar putusan dari banding yang dilakukan terdakwa pada tanggal 21 April 2014. Dimana hasilnya, menguatkan putusan pengadilan negeri,” terang Heri.

Ia melanjutkan, tak puas dengan putusan itu, Suyitno mengajukan Kasasi. Hasil dari Kasasi tanggal 16 Nopember 2015 dengan nomer surat 243 K/Pidsus/2015, Kasasi Suyitno ditolak. “Kemudian kami menerima salinan kasasinya 10 Januari 2018 dan kita eksekusi. Selama proses eksekusi ini, Suyitno selalu tidak ada ditempat. Alasanya sakit dan berobat ke luar kota,” tegas Heri.

Heri menambahkan, bersamaan itu keluar surat daftar pencarian orang (DPO) terhadap Suyitno. “Eksekusi kita hari ini juga menindak lanjuti Program Kajati yakni Program Tabur 31.1 tahun 2018 tentang buronan kasus korupsi maupun pidana umum. Suyitno kita tangkap dirumahnya siang hari ini pukul 11.00 wib. Selanjutnya kita bawa ke LP Lowokwaru,” pungkasnya.

Suyitno, dijerat pasal 3 jo.pasal 18 UU RI nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomer 20 tahun 2004. (yog)

TerPopuler