Kasus Prona, Polres Malang dan Kejaksaan Segera P21

Kasus Prona, Polres Malang dan Kejaksaan Segera P21

28 Feb 2019, 18.00
Loading...

Malang Satu – Tuntutan warga Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang,  agar kasus redistribusi tanah (Prona) yang terjadi di desanya segera tuntas, bakal terpenuhi secepatnya.

Penyidik Satreskrim Polres Malang, mulai menuntaskan pelengkapan berkas perkaranya menuju P21 sebelum 10 hari waktu yang disepakati saat unjuk rasa, beberapa hari lalu.

"Kami akan melengkapi berkasnya secepatnya. Sekarang masih menunggu dua petunjuk Jaksa kekurangan berkas yang harus dilengkapi," ungkap Kanit Idik IV Tipidkor Satreskrim Polres Malang, Iptu Sutiyo, SH, M.Hhum, ditemui di kantor Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kamis (28/2/2019) siang.

Untuk menuntaskan berkas kasus Prona tersebut, penyidik Satreskrim Polres Malang terus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kepanjen. Pantauan malangsatu.net hari ini, Iptu Sutiyo bersama Kasatreskrim Polres Malang, AKP Adrian Wimbarda, langsung bergerak cepat dengan mendatangi Kejari Kabupaten Malang.

Kedatangannya untuk saling berkoordinasi, sekaligus meminta petunjuk guna melengkapi kekurangan berkas. Harapannya berkas perkara kasus Prona bisa segera dinyatakan lengkap atau P21.

Menurut Sutiyo, selama ini penyidik sudah bekerja maksimal untuk menuntaskan berkas perkara kasus Prona tersebut. Buktinya selain sudah menetapkan enam orang sebagai tersangka, penyidik sudah tiga kali melimpahkan berkas ke Kejari Kepanjen. Namun dua kali berkas dikembalikan atau P19, karena ada kekurangan yang harus dilengkapi.

"Sudah tiga kali berkas kami lengkapi, tetapi selalu dikembalikan karena ada petunjuk dari Jaksa yang harus dilengkapi. Penyidikan yang kami lakukan selama ini, sebenarnya sudah maksimal," tegas Iptu Sutiyo.

Sementara itu, Kajari Kabupaten Malang, Abdul Qohar, mengatakan bahwa sebenarnya kasus Prona ini masih domain penyidik Kepolisian. Warga mendatangi Kejari Kepanjen pada Selasa (26/2) lalu, untuk menanyakan apa kekurangan berkas sehingga belum juga dinyatakan lengkap atau P21.

Menurutnya, sesuai pasal 14 huruf e Undang-undang nomor 31 tahun 2009 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi, harus ada empat unsur bukti yang dipenuhi. Sementara penyidik Kepolisian baru dua bukti yang terpenuhi.

Yakni unsur pegawai negeri atau pegawai negara, serta unsur menyalahgunakan kekuasaan. "Sedangkan dua unsur lain, menguntungkan diri sendiri serta memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu masih belum. Karena kekurangan dua unsur itulah kenapa belum juga P21," urainya.

Qohar menegaskan, bahwa berkas perkara Prona ini, terakhir dilimpahkan ke Kejari Kepanjen oleh penyidik pada hari Jumat (22/2/2019) lalu. Dalam berkas perkara sudah ada penetapan terhadap enam tersangka.

Informasi terbaru hari ini, enam orang yang sudah dijadikan tersangka dalam kasus Prona oleh Polisi, adalah perangkat desa yang menjadi panitia redistribusi tanah. Beberapa diantaranya berinisial TR, MS, SL serta IM. (yog)

TerPopuler