Dua Hari Demo, Ini 12 Tuntutan Pekerja Mybank Indonesia | Malang Satu
Cari Berita

Advertisement

Dua Hari Demo, Ini 12 Tuntutan Pekerja Mybank Indonesia

Malang Satu Net
11 Feb 2019

Malang Satu – Unjuk rasa karyawan-karyawati PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perjuangan Bank Mayba
nk Indonesia atau SP Perjuangan, digelar Senin (11/2/2019) hari ini.

Unjuk rasa di Kantor Pusat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Para demonstran juga akan mendatangi  Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di
Gedung Radius Prawiro Jalan MH. Thamrin No. 2, Jakarta.

Para demonstran juga akan mendemo  Kantor Pusat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk di kompleks Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Serta, Kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jalan HR Rasuna Said Kav. X-5/1-3, Kuningan, Jakarta, Selasa (12/2/2019) esok.

Unjuk rasa ini sebagai wujud penegakkan UU Ketenagakerjaan, perjuangan untuk melindungi hak-hak Karyawan-karyawati menjelang Maybank menuju era digital banking, dan bentuk jawaban atas sikap Manajemen yang tidak ingin berunding dengan SP Perjuangan. Serta lebih memilih menghindari permintaan dialog/berunding dengan berbagai alasan.

Bahwa permasalahan yang mengemuka adalah masalah ketenagakerjaan seperti namun tidak terbatas pada menghentikan perundingan PKB dan mendorong dilakukannya verifikasi ulang yang sesuai dengan aturan perundangan yang ada, permintaan perundingan atas permasalahan ketenagakerjaan yang ada.

Bahwa patut diduga apa yang dilakukan oleh Manajemen adalah dalam upaya membungkam suara Karyawan-karyawati yang tergabung dalam SP Perjuangan (union busting) yang secara konsisten menyuarakan agar manajemen patuh pada aturan baik yang ada di Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun dalam UU Ketenagakerjaan serta lebih menghargai Karyawan-karyawati.
“Secara sistematif dan massive mencoba melemahkan SP Perjuangan hingga Ketua-nya di PHK karena mangkir, upaya persuasif yang dilakukan oleh Serikat tidak digubris sementara PKB secara jelas telah mengatur hal ini,” tegas SM Kristianto, Ketua SP Perjuangan Maybank Indonesia, melalui siaran persnya, Senin (11/2/2019).

Terhadap tranparansi penilaian kinerja juga semakin jauh dari harapan, terkesan penilaian sudah di proteksi dan patut diduga banyaknya Karyawan-karyawati yang memperoleh nilai Need Improvement (perlu perbaikan) untuk memuluskan pengurangan Karyawan-karyawati dengan pesangon murah dengan alasan low performance. Selain cara licik untuk menahan kenaikan upah Pekerja.

Tidak transparansi juga terjadi dalam hal struktur skala upah. Permintaan perundingan tidak ditanggapi oleh Manajemen. Dampaknya cukup banyak Karyawan-karyawati yang tidak naik gaji dengan alasan sudah mencapai puncak pada bandingnya. Terbengkalainya penyelesaian permasalahan di atas, membuat sebagian besar Karyawan-karyawati yang mengeluhkan nilai P2K (penilaian prestasi kerja) yang tidak transparan dan akurat sementara mereka sudah memberikan lebih termasuk rangkap pekerjaan tetapi tetap diberikan nilai Need Improvement yang berdampak tidak ada kenaikan gaji bahkan mereka yang mendapatkan nilai sesuai target juga tidak ada kenaikan gaji karena sudah “mentok”. Semua itu tidak sebanding dengan pengorbanan para Karyawan-karyawati.

Keresahan juga terjadi pada hampir semua marketing karena beban target dan kewajiban menjual produk asuransi yang “mencekam” hingga terjadi penekanan diantaranya berupa wajib hadir pada hari sabtu untuk mengejar target asuransi. Sulitnya mengejar target dan perolehan insentif (Sales Incentive Program) karena semua target saling dikaitkan. Sementara itu Karyawan-karyawati di Unit Operasional dan back office turut dilibatkan dalam kegiatan marketing di luar kantor beserta target yang sebenarnya diluar pekerjaan utama dan job desk-nya.

Kebijakan di bidang ketenagakerjaan apabila merujuk PKB yang seharusnya melibatkan Serikat Pekerja tetapi pada kenyataannya SP PERJUANGAN tidak pernah dilibatkan dalam setiap kebijakan. Ini sangat melukai karena pada kenyataannya kebijakan tersebut penuh dengan ancaman kepada pekerja yang diantaranya sangat tidak tepat. Permintaan perundingan beberapa kali diajukan pun ditolak dengan berbagai alasan yang dicari-cari dengan mengabaikan hak Serikat Pekerja.

“Yang kemudian menjadi puncak kekecewaan kami di SP Perjuangan yaitu, pemaksaan proses perundingan PKB dengan mengabaikan aturan hukum yang ada. Bahwa Manajemen Maybank mengetahui dengan jelas karena turut hadir dan terlibat dalam acara verifikasi, belum adanya kesepakatan mengenai tatacara verifikasi tetapi secara sepihak mengakui data yang dipaparkan oleh Human Capital dan serta merta dianggap benar dengan sama sekali mengabaikan tatacara yang diatur dalam pasal 121 UU No 13 tahun 2003 maupun pasal 20 ayat (3) Permenakertrans RI No 28 tahun 2014,” sesal SM Kristianto. (yog)

Atas permasalahan itu, SP Perjuangan Menyatakan dan Menuntut :


  1. Hentikan PHK akibat restrukturisasi, penutupan Kantor atau Unit Kerja, jalankan pasal 151 ayat 1 UU No 13 tahun 2003, siapkan Karyawan-karyawati menuju industry 4.0 dan digitalisasi perbankan.
  2. Hentikan perundingan PKB dan lakukan verifikasi ulang sesuai UU 13/2003 dan Permenakertans 28/2014.
  3. Rundingkan struktur skala upah dan kenaikan gaji dengan Serikat Pekerja
  4. Lakukan penilaian P2K dengan transparan, adil dan terukur.
  5. Hilangkan disparitas upah pekerja lama dengan pekerja baru / pro-hire.
  6. Libatkan serikat dalam penentuan vendor asuransi kesehatan.
  7. Jalankan PKB dengan bertanggungjawab (LKS Bipartit, sekretariat, penentuan sanksi, dll).
  8. Ganti Direktur Human Capital karena tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan dalam bekerja.
  9. Hentikan praktek perbudakan, berikan lembur kepada BG 49 dan 50 dan penginputan lembur 7 hari sebelumnya.
  10. Pekerjakan kembali Ketua SP PERJUANGAN BMI SPAI FSPMI, alasan PHK manajemen batal demi hukum.
  11. Menolak upah murah melalui outsourcing dan magang di Maybank.
  12. Hentikan day in lieu sebagai pengganti training hari libur.