Demo Prona, Ribuan Warga Robohkan Pagar Kejaksaan Negeri

Demo Prona, Ribuan Warga Robohkan Pagar Kejaksaan Negeri

26 Feb 2019, 17.13
Loading...

Malang Satu – Usai menggelar orasi di depan Mako Polres Malang. Ribuan warga Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, yang mendesak penuntasan atas kasus program agraria nasional (prona). Bergeser melakukan aksi serupa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang, pada Selasa (26/2/2019) siang.

Dalam aksi ini, wargapun sempat terpancing emosinya. Dikarenakan lamanya proses mediasi yang dilakukan perwakilan warga dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan.  Bahkan, massa aksipun merobohkan pagar pintu masuk Kejari.

Hampir dua jam lebih perwakilan warga desa berdialog secara tertutup di ruangan Kejari Malang. Sedangkan ribuan lainnya menunggu di luar. Warga yang tak sabar menanti terselesaikannya kasus prona -yang prosesnya terjadi sejak tahun 2017 lalu tapi sampai tahun 2019 ini dianggap hanya jalan ditempat, membuat warga merangsek maju untuk masuk ke Kejari Malang.  Pagar pintu masuk dan tembok kejari pun jebol tidak kuat menahan warga yang terlihat mulai dibakar amarah.
Pihak kepolisianpun, akhirnya berusaha menenangkan ribuan warga, untuk tidak bertindak lebih anarki. Melalui Kabag Ops Polres Malang, Kompol Sunardi Riyono. Dirinya berhadapan langsung dan memberikan pernyataan atas beberapa kesepakatan perwakilan warga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Jadi, 4 hari ke depan kesepakatannya. Lengkap tidaknya berkas akan ditentukan. Apabila masih belum lengkap dan berkas dikembalikan ke kepolisian dengan diberi petunjuk oleh kejaksaan, maka disepakati dalam waktu 10 hari untuk dilengkapi," Ujarnya, untuk menenangkan emosi pendemo.
Dihadapan massa aksi, pihak kepolisianpun berjanji akan serius dan cepat dalam penangganan kasus ini, pihaknya akan bekerja maksimal dalam menuntaskan perkara tersebut.

"Unsur-unsur yang belum terpenuhi akan segera dilengkapi. Makanya kami meminta dukungan penuh warga terkait hal tersebut," ungkapnya.

Untuk diketahui, massa aksi dari ribuan warga ini, dilatari karena mandegnya pelaporan kasus pungutan liar, oleh aparatur desa, terkait pengurusan prona pada tahun 2017. Warga yang sudah membayar uang pengurusan prona dengan pembayaran bervariasi mulai dari paling kecil Rp 650 ribu sampai jutaan rupiah ini, merasa tak mendapat keadilan dari aparatur hukum. Terkait kejelasan laporan warga terhadap 6 panitia penyelenggara yang kini telah berstatus tersangka tersebut. (aga)

TerPopuler