Bosda di Kabupaten Malang Tunggu SILPA dari BPK

Bosda di Kabupaten Malang Tunggu SILPA dari BPK

1 Feb 2019, 19.50
Loading...

Malang Satu - Dana Bantuan Operasional Daerah (Bosda) sebagai pendamping sekolah di Kabupaten Malang, nampaknya harus tertahan beberapa waktu. Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, Jumat (1/2/2019) menjelaskan, pada dasarnya Dewan sangat setuju Pemkab Malang menganggarkan Bosda.

“Kami setuju kalau Pemkab menganggarkan Bosda untuk siswa tidak mampu. Karena Bosda selama ini diperuntukan untuk tingkat SD -SMP, dan diperluas untuk siswa madarasah maupun pendidikan swasta lainnya setingkat SD – SMP,” terang Sasongko.

Hanya saja, beber Sasongko, target teranggarkan pada APBD P 2019, DPRD belum bisa memastikan. “Kami belum bisa pastikan. Karena belum tahu sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2018 hasil pemeriksaan BPK seperti apa. Sementara di tahun ini, masa akhir jabatan anggota DPRD periode 2014-2019. Bersamaan dengan pembahasan APBD P. Jadi Insya Allah anggota DPRD periode 2019-2024 bisa menganggarkan untuk APBD 2020,” tegas Sasongko.

Hal serupa juga dituturkan Hadi Mustofa. Politisi dari Fraksi Demokrat ini mengaku tidak tahu kenapa Bosda juga belum bisa dianggarkan tahun ini. “Semoga tahun ini bisa dianggarkan Pemkab. Pada dasarnya kami sangat setuju Bosda juga untuk teman-teman madrasah di Kabupaten Malang,” terangnya.

Masih kata Mustofa, Bosda untuk madrasah, selama ini dirinya sudah sering menyampaikan ke dewan. Hanya saja, sangat sulit. “Kami tak tahu apa kendalanya kok susah sekali. Karena pada dasarnya, kita tidak boleh menganak-tirikan madrasah. Karena madrasah ini sangat mandiri. Kabupaten Malang harus malu apabila madrasah dibiarkan begitu saja,” Mustofa mengakhiri. (yog)

TerPopuler