Libatkan TP4D, Pengelolaan Dana Desa Harus Tepat Sasaran

Libatkan TP4D, Pengelolaan Dana Desa Harus Tepat Sasaran

21 Jan 2019, 13.45
Loading...

Malang Satu - Sosialisasi pengelolaan keuangan desa terus dikebut Pemkab Malang. Wakil Bupati Malang, HM.Sanusi, memimpin langsung sosialisasi ini, Senin (21/1/2019) siang di Pendopo Jalan Agus Salim, Kota Malang.

Acara yang dihadiri Dandim 0818/Kabupaten Malang-Batu, Letkol Inf Ferry Muzawwad, Kepala Kejaksaan Negri Kepanjen, Abd Qohar AF, dan Kanit IV Tipikor Polres Malang, Iptu Sutiyo, selaku pemateri.

Kata Sanusi selaku Plt Bupati Malang, sekarang ini pihak desa telah mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Untuk itu, Pemkab Malang menggelar sosialisasi guna melatih pihak desa dalam pengelolaan keuangan desa.

"Dengan adanya dana desa (DD) atau alokasi dana desa (ADD), kami tidak ingin kepala desa sampai berurusan dengan hukum, akibat ketidak pahaman tentang pengelolaan keuangan desa yang bersumber dana dari APBN," ungkap Sanusi.
Sanusi menerangkan, pihaknya akan melibatkan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen.

"Dengan TP4D ini diharapkan dapat menghindari Kades berurusan dengan pihak penegak hukum," jelasnya.

Sementara itu, Dandim 0818/Kabupaten Malang-Batu, Letkol Inf Ferry Muzawwad berpesan kepada 378 kepala desa supaya menjadi pemimpin yang amanah.

“Sebagai pemimpin di desa, haruslah menjaga amanah dalam mengemban kewajiban serta tugasnya. Apalagi kepala desa bertanggungjawab atas keuangan desa yang nominalnya sangat besar,” ujarnya

Menurut Ferry, sebagai pemimpin yang amanah, kepala desa tidak mungkin tergoda dengan tindakan korupsi.

“Sebagai kepala desa haruslah memiliki karakter dan mentalitas seorang pemimpin supaya tidak melakukan perbuatan tercela seperti korupsi. Sebab, keuangan desa ini supaya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan melalui berbagai macam program pembangunan,” jelasnya.

Ditempat sama, Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, Abd Qohar AF menambahkan, dengan adanya TP4D memiliki fungsi untuk, memberikan penerangan hukum terkait materi perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pekerjaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan.

Termasuk, lanjut Qohar, berfungsi perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan uang negara, supaya terhindar dari masalah dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

“Dengan keberadaan TP4D ini, dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum," pungkasnya. (yog)

TerPopuler