Jumlah Pemilih di Lapas Lowokwaru 3.010 Orang

Jumlah Pemilih di Lapas Lowokwaru 3.010 Orang

24 Jan 2019, 15.29
Loading...

Malang Satu – Guna mengakomodir hak suara para pemilih di sejumlah Lapas di wilayah Kota Malang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang masih terus mendata daftar pemilik hak suaranya yang kini menghuni Lapas kelas 1 Lowokwaru, Kota Malang dan Lapas Wanita kelas IIA Sukun, Kota Malang.

Sampai saat ini, jumlah warga binaan yang menghuni Lapas Lowokwaru dan memiliki hak pilih serta masih menghuni Lapas itu, sebanyak 3.010 orang.

Sebanyak 493 warga binaan sudah terdata karena sudah mengantongi KTP Elektornik. Sedangkan sisanya, sebanyak 2.517 warga binaan masih belum memiliki KTP Elektronik sehingga belum bisa didata di daftar pemilih.

Sementara untuk Lapas Wanita Sukun, jumlah warga binaan yang memiliki hak pilih dan masih berada di Lapas itu sampai hari pencoblosan sebanyak 612 orang. Dari jumlah itu, hanya 10 warga binaan yang memiliki KTP Elektronik. Adapun sisanya, sebanyak 602 warga binaan belum terdata karena belum memiliki KTP Elektronik.

Dengan demikian, terdapat 3.119 warga binaan di Kota Malang yang masih belum memiliki KTP Elektronik dan terancam kehilangan hak pilihnya.

Komisioner KPU Kota Malang, Deny Rachmat Bachtiar mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tiga daerah di Malang Raya supaya melakukan perekaman untuk warga binaan yang belum memiliki KTP Elektronik.

"Semua steakholder ada di sini. KPU se Malang Raya, Dispenduk se Malang Raya dan dari Lapas Lowokwaru dan Sukun. Dispenduk siap melakukan perekaman di Lapas Lowokwaru maupun di Sukun," katanya di sela rapat koordinasi di Kantor KPU Kota Malang, Kamis (24/1/2019).

Sejauh ini, pihaknya menskemakan akan ada 11 tempat pemungutan suara (TPS) di Lapas Lowokwaru dan tiga TPS di Lapas Sukun. Skema itu akan diterapkan jika seluruh warga binaan sudah terekam KTP Elektronik dan bisa menggunakan hak pilihnya.

"Maksimal 11 TPS di Lapas Lowokwaru dan tiga TPS di Lapas Sukun. Tapi ini bisa kurang," jelasnya.

Selain itu, untuk warga binaan yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih di tempat asalnya, akan diberikan form A5 sebagai pemilih yang pindah pilih.

"Setelah ada perekaman apakah yang bersangkutan masuk dalam DPT asal atau belum. Bagi yang sudah masuk akan diberikan form A5 pindah pilih," katanya.

Sementara itu, warga binaan itu akan memilih sesuai dengan tempat tinggal asalnya. Warga binaan yang merupakan warga Malang akan memilih Presiden, DPD RI dan DPRD Provinsi dan DPR RI.

Adapun untuk warga binaan yang berasal dari luar Malang dan masih di Jawa Timur akan memilih Presiden dan DPD RI. Sedangkan warga binaan yang berasal dari luar Jawa Timur hanya akan memilih Presiden.

Deny menyampaikan, pendataan warga binaan itu ditargetkan selesai pada akhir Februari 2019.

"Akhir Februari sudah clear," katanya.

Berbeda dengan warga binaan yang masih berada di dalam tahanan Polres maupun Polsek. KPU nantinya akan menyediakan TPS mobile.

"Di Polres - Polres akan disiapkan TPS mobile. Semua tahanan yang di Polsek - Polsek akan dikumpulkan di Polres. Meskipun TPS mobile tapi tetap ada asas kerahasiaan yang dijaga," katanya. (aga)

TerPopuler